www.radarpena.com

Senin, 17 Desember 2018

Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi Proses Penyidikan Kasus Novel Baswedan

Kamis, 06 Desember 2018 - 19:13 WIB
Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi Proses Penyidikan Kasus Novel Baswedan
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala (kiri).

RADARPENA.CO – Ombudsman Republik Indonesia mendapati dugaan maladministrasi dalam proses penyidikan perkara tindak penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Hal inilah yang dicurigai jadi penghambat Polri untuk menuntaskan kasus penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

"Temuan maladministrasi proses penyidikan Laporan Polisi Nomor. LP/55/K/lV/2017/PMJ/Res JU/S GD tanggal 11 April 2017 merupakan investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman," ungkap Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala kepada awak media, di kantornya, Kamis (6/12) sore.

Dijelaskan Adrianus, dugaan maladministrasi itu terkait penanganan perkara oleh penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa. Karena itu, ia meminta Polri agar bisa lebih serius menangani dan mengungkap kasus yang menimpa Novel.

Lebih lanjut dituturkannya, ada empat poin temuan maladministrasi yang didapati Ombudsman. Pertama, adalah tidak adanya jangka waktu penugasan dan tidak ada batasan jangka waktu tersebut, yang semestinya sesuai surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Aspek Penundaan Berlarut Penanganan Perkara (proporsionalitas penanganan perkara)," ucap Adrianus.

Kedua, lanjutnya, dalam penanganan perkara ini terlalu banyaknya jumlah penyidik Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya membuat proses penyidikan tak efektif dan tak efisien.

Ketiga, terus Meliala, adalah adanya pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian yang dialami korban (Novel) seperti pada awal Ramadhan 2016, di mana ada percobaan penabrakan yang dialami Novel ketika menuju kantor KPK RI.

"Pada tahun 2016 juga, Novel Baswedan ditabrak oleh sebuah mobil dengan jenis mobil Avanza/Xenla sebanyak dua kali hingga Novel Baswedan terjatuh dari sepeda motor," tuturnya.

"Informasi dari Komjen Pol Drs. M. Iriawan ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya juga terkait dugaan ada indikasi upaya percobaan penyerangan terhadap Novel Baswedan," tambahnya lagi.

Untuk poin keempat maladministrasi yang ditemui adalah ketidakcermatan dalam dasar penugasan, atau adanya aspek administrasi penyidikan, seperti yang dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang menyatakan bahwa Surat Perintah Tugas sekurang-kurangnya memuat 'dasar penugasan'.

"Selain itu, terdapat Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Penyidik, tidak disertai dengan tanda tangan penerima, maka tidaksesuai Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," pungkasnya.

Menanggapi pernyataan Ombudsman  RI, Inspektur Pengawas Daerah Metro Jaya Kombes Pol Komarul Z menyatakan pihaknya menerima saran dari Ombudsman.

"Kami terima dan kami bahas temuan Ombudsman," ucapnya singkat.


Sumber   : jawapos.com

Komentar
Close Ads X