www.radarpena.com

Senin, 21 Januari 2019

2019, Janji Pemerintah BBM Satu Harga Dianggap Terlalu Muluk

Rabu, 02 Januari 2019 - 16:18 WIB
2019, Janji Pemerintah BBM Satu Harga Dianggap Terlalu Muluk
Ilustrasi. Foto: Istimewa

RADARPENA.CO – Pada Juni 2019 nanti, pemerintah berjanji akan memberlakukan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia, termasuk di 160 lokasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Realisasi tahun 2018 ini diproyeksi dapat menjangkau sebanyak kurang lebih 421.955 kepala keluarga. Artinya BBM Satu Harga dapat dinikmati oleh kurang lebih dua juta warga Indonesia di wilayah 3T," ujar Kepala Migas Fanshurullah Asa, di Jakarta, Senin (21/11).

Adapun awalnya program BBM Satu Harga ini ditujukan untuk memangkas disparitas harga BBM di wilayah Papua. Namun setelah dievaluasi, program BBM satu harga berlaku juga untuk di seluruh wilayah 3T.

Keinginan memang boleh setinggi mungkin, tetapi harus juga melihat kenyataan yang ada. Nah, sepertinya keinginan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang akan mengimplementasikan BBM Satu Harga pada pertengahan tahun ini tidak akan menjadi kenyataan. Sebab, masih banyak masalah di lapangan yang harus dibenahi oleh pemerintah.

"Coba janji jangan terlalu muluk. Saya pesimis janji itu bisa terealisasi," ujar Peneliti Pertambangan Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (1/1).

Bahkan, lanjut Ferdy, di lapangan pengawasan terhadap SPBU Pertamina terbilang sangat lemah. Di antaranya, pelayanan yang masih kurang memuaskan. Juga masih ada SPBU yang bandel memainkan literan.

Selain itu, kata Ferdy, koordinasi antara pusat dan daerah pun masih sangat lemah. Ada juga pegawai SPBU yang menjual bensin dan solar dengan harga tinggi.

"Cek saja di daerah, banyak sekali rakyat yang jual bensin eceran dengan harga tinggi," ucapnya.

Senada dengan Ferdy, Pengamat Ekonomi Core Indonesia, M. Faisal mengatakan tidak akan semudah seperti membalikkan telapak tangah untuk mewujudkan BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.

"Secara konsep bagus, tapi permasalahan logistik daerah juga harus dilihat. Jadi, konsekuensinya beban biaya ditanggung oleh Pertamina dan pasti satu daerah dengan daerah yang lain bisa distribusinya berbeda-beda. Andaikata sama, ya harus ada subsidi, kalau tidak tercukupi (Pertamina) menjadi beban," katanya saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (1/1).

Sementara Manajer Eksternal PT Pertamina (Persero), Arya mengatakan, pihaknya pada prinsipnya akan melakukan upaya yang terbaik untuk memenuhi terget dan melakukan terobosan dan percepatan. Ini tertuang dalam Kep. Dirjen Migas No.09.K/10/DJM.O/2017 tanggal 23 Januari 2017, Pertamina mendapat tugas mendirikan lembaga penyalur BBM Satu Harga pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di wilayah Indonesia.

"Buktinya tahun 2018 target yang ditetapkan adalah 67 titik, tetapi Pertamina berhasil meresmikan 68 titik bersama BPH Migas. Bahkan sampai dengan 31 Desember, Pertamina berhasil melakukan uji operasi dua lembaga penyalur tambahan, yakni di Papua Barat dan NTT," ujarnya saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (1/1).

Soal apakah pertamina akan terbebani untuk memenuhi target pemerintah? "Ini pelaksanaan tugas. Karena Pertamina adalah BUMN. Jadi penugasan BBM Satu Harga jangan dilihat sebagai beban," pungkasnya.

(din/fin)


Sumber   :

Komentar
Close Ads X