www.radarpena.com

Senin, 21 Januari 2019

Pendalaman KPK Menjalar ke Bonus Atlet

Jumat, 04 Januari 2019 - 13:19 WIB
Pendalaman KPK Menjalar ke Bonus Atlet
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Istimewa

RADARPENA.CO – Tidak hanya mengarah pada skandal suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah mendalami polemik pemotongan bonus atlet dan pelatih yang santer diperbincangkan.

"Laporan itu sudah ada. Ini sedang dipelajari. Apakah masuk pada ranah korupsi atau tidak. KPK tidak akan gegabah menyikapinya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (3/1).

Isu-isu tersebut, sambung Febri, masih harus dikaji lebih dalam. KPK meminta masyarakat yang memiliki data dan informasi terkait dengan indikasi korupsi di lingkungan Kemenpora untuk melaporkannya ke bagian pengaduan masyarakat (dumas) KPK. "Silakan laporkan. KPK sangat terbuka untuk laporan tindak pidana korupsi," terangnya.

Disinggug soal kapan penjadwalan pemanggilan Menpora Imam Nahrawi terhadap pendalaman suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Febri menegaskan KPK telah menyusun agenda pemeriksaan untuk para pejabat Kemenpora sebagai saksi untuk mendalami perkara itu.

"Pemeriksaan saksi bakal dilakukan dalam waktu dekat. Bukan hanya pejabat teknis, KPK juga berencana memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai saksi perkara suap sebesar Rp17,9 miliar tersebut," paparnya.

Terpisah, Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan, kasus yang menimpa sejumlah petinggi Kemenpora tidak akan berpengaruh pada persiapan Pelatnas untuk SEA Games 2019 di Filipina. "Kalau pun ada kasus lain yang dilaporkan, kewenangannya pada KPK. Kita tetap hormati langkah-langkah yang dilakukan," terangnya.

Namun, terang Gatot, pihaknya akan melakukan perubahan pada struktur komite persiapan Pelatnas yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2017.

Dua dari lima tersangka dalam kasus dana hibah, yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adhi Purnomo, masuk ke dalam struktur tersebut.

"Pak Mulyana masih ketua komitenya. Posisinya digantikan Chandra Bhakti (Plt. Deputi IV). Ada juga nama Pak Adhi, harus kita coret," terang Gatot.

Seperti diketahui, dalam OTT Selasa (18/12) dan Rabu (19/12), tim KPK berhasil mengamankan 12 orang. Lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy sebagai pihak pemberi. Sementara sisanya, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto sebagai pihak penerima.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemanpora kapada KONI tahun anggaran 2018 serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Ending Fuad Hamidy dan Jhonny E Awamy disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara pihak penerima, yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(riz/fin/ful)


Sumber   :

Komentar
Close Ads X