www.radarpena.com

Senin, 21 Januari 2019

Hoaks Jadi Komoditas Utama Kampanye Pemilu 2019

Senin, 07 Januari 2019 - 17:00 WIB
Hoaks Jadi Komoditas Utama Kampanye Pemilu 2019

RADARPENA.CO – Kecenderungan menyebarluaskan berita bohong atau hoaks sebagai modus baru dalam melakukan manuver politik terus akan berlanjut menuju pelaksanaan agenda pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun ini. Itu sebabnya, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan itu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/1).

Setelah hoaks tentang tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu yang telah tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul yang lain dan masih berkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019,” kata politisi Golkar ini.

Merespon pernyataan Politikus asal Jawa Tengah itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengakui bahwa berita bohong atau hoaks sudah menjadi satu tren dan komoditas baru di era milenial dalam melakukan strategi pemenangan politik di tahun 2019 ini.

Akademisi asal Universitas Al-Azhar ini menilai, momentum lemahnya persatuan berbangsa dan bernegara dibarengi perkembangan teknologi informasi benar-benar diberdayakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara agar kandidat yang diusung lolos atau menang.

“Dalam proses berdemokrasi di Indonesia belum dapat dilakukan dengan cara berpolitik yang beradap, tetapi lebih mengambil cara politik permusuhan, saling serang, dan menebar fitnah,” kata Ujang saat dihubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta, Senin (7/1).

Meski terkadang keefektifan tidak maksimal, Ujang memaparkan saat ini hoaks merupakan salah satu menu inti dari kajian umum dalam strategi politik. Dalam politik, ada dua strategi. Pertama, strategi pencitraan. Kedua, strategi pembusukan lawan. “Nah hoaks ini sudah disematkan pada dua kajian tersebut,” ungkapnya.

Putra daerah asal Provinsi Jawa Barat ini berharap, pihak-pihak yang melakukan penyebaran hoaks untuk mendapatkan keuntungan ataupun masyarakat yang terkena hoaks kiranya dapat segera sadar dan kembali pada cara politik yang beradab.

“Hoaks bukan hanya untuk diwaspadai, tapi juga untuk dihindari karena itu sangat biadap. Selain karena akan merusak demokrasi, juga bisa memecah belah bangsa,” tutup Ujang.

Hal senada disampaikan oleh peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Dia berpandangan, hoaks tidak seharusnya menjadi bagian dari kampanye Pemilu 2019. Tapi faktanya, dengan ketatnya kontestasi antara dua paslon di Pilpres ini, kecenderungan beredarnya hoaks justru cukup signifikan.

“Secara umum, dampaknya merugikan publik karena mereka tidak mendapatkan info yang benar dan akurat,” katanya.

Dia menjelaskan, dampak hoaks bagi masyarakat yang tidak berpikir panjang akan menerima begitu saja, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik atau permusuhan.

“Dampak luasnya juga merugikan karena energi publik terkuras untuk hal-hal yang sifatnya fitnah dan adu domba,” paparnya.

Sebab itu, lanjutnya, penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus melakukan antisipatif serta tangkas dalam merespons dan memberi solusi terhadap kasus hoaks agar tidak meluas. Dan, institusi penegak hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) harus menindak pelaku pembuat dan penyebar hoaks secara adil, profesional, dan tidak boleh partisan.

“Dengan cara itu, kepastian dalam penegakan hukum bisa dirasakan kehadirannya,” ujarnya.

Menurut dia, taruhan terberat bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas adalah penegakan hukum dalam setiap tahapan. Masalahnya, bagaimana hukum bisa menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan Pemilu. “Dengan demikian, Pemilu tidak marak pelanggaran hukum atau perilaku menghalalkan semua cara,” tambah profesor riset politik ini.

Meningkat Jelang Pemilu

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2018, terdapat 143,4 juta serangan siber. Kepala BSSN Djoko Setiadi menyebutkan frekuensi serangan itu bakal terus meningkat menjelang Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019.

“Monitoring BSSN sepanjang bulan Januari sampai Juni merekam 143,4 juta serangan siber, ditambah 1.335 laporan kasus insiden siber dari masyarakat dan perkiraan jumlah itu akan meningkat,” ujar Djoko beberapa waktu lalu dalam keterangan tertulisnya.

Djoko menyebut serangan siber yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari malware hingga hujatan dan fitnah. Seperti hujatan, fitnah yang membuat tidak nyaman kehidupan warga negara.

“Ketika bangsa ini mempunyai single identity, saya yakin tidak ada seperti ini (serangan siber). Saya yakin single identity ini menjadi bukti tidak ada lagi orang aneh-aneh,” katanya.

Untuk mengantisipasi serangan siber, BSSN sudah bekerja sama dengan sejumlah penyedia internet maupun media sosial untuk menangkal serangan siber tersebut. Misalnya Telkom, Biznet serta provider medsos seperti Facebook dan Twitter yang berpotensi ada ancaman siber. “Penguatan pertahanan juga perlu dilakukan ber sama-sama dengan Kominfo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” terangnya.

Selanjutnya, strategi pemerintah adalah mengamankan infrastruktur di bidang teknologi dan informasi yang digunakan dalam Pemilu. Bakal ada kegiatan sweeping dan pengawasan di seluruh server yang digunakan pemerintah.

(frs/fin)


Sumber   :

Komentar
Close Ads X